Hampir semua masyarakat di
negeri ini mengatakan bahwa sektor petanian sangat penting untuk menjadi
andalan utama ekonomi indonesia. Alasannya, karena potensi kita adalah di
sektor pertanian, dan budaya kita masih dalam status budaya agraris. oleh
karenanya, kalau kita membangun pertanian, maka hal itu berarti sama halnya
dengan kita membangun bangsa. Adapun pada saatnya nanti, kita akan menuai
dolar, meski kita hanya melakukan investasi dalam rupiah. Hal yang demikian,
saat ini sudah dinikmati oleh Australia, Vietnam, dan Thailand.
Sejatinya, masalah pembangunan pertanian tidak
hanya sekedar meliahat rupiah atau dolar, ataupun pentingnya penyedian bahan
makanan.Hal-hal pokok seperti kesejatraan kaum di berbagai elemen yang
berkecimbung dalam dunia pertanian harus di perhatikan bukan hanya
kesejatraan finansial yang menjadi ukuran akan tetapi kesejatraan untuk
mengelolah bidang pertanian. yang menjadi pertanyaan adalah hal tersebut apakah
sudah di terapkan pemerintah 'ala' SBY di tahun 2013?. Dan sejauh mana peran kementrian
pertanian sejauh ini?.
Kenapa kedua pertanyaan tersebut muncul?
karena laporan kementrian pertanian untuk kinerja di tahun 2013 ini yang
kemudian di evaluasi oleh Presiden pada akhirnya muncul penilaian oleh berbagai
elit di pemerintahan maupun media sosial yang menilai bahwa kinerja kementan
'gagal' dan sekaligus nama mentri pertanian Suswono dikatagorikan mentri
'malas' dalam berpikir untuk prospek kinerjanya selama tahun 2013. Bukti dari
masalah tersebut ialah seperti yang di paparkan oleh Guru Besar Institut
Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Bungaran Saragih, yang melihat sudah sangat
luar biasa untuk bisa meningkatkan kinerja ataupun produktivitas. “Tetapi
memang tidak ada leadership
untuk mendidik kelompok-kelompok, baik produsen maupun konsumen untuk diajak
secara bersama-sama memikirkan masalah jangka menengah dan panjang,” terangnya.
Terkait kinerja
Kementerian Pertanian, Bungaran Saragih menilai, secara umum memang birokrasi
di Indonesia malas mikir, yang dipikirkan hanya proyeknya saja bukan bagaimana
pembangunannya. “Untuk itulah kita tidak melihat kinerja yang sangat baik dari
kementerian dan tidak pernah terlepas dari impor,” tuturnya.
Bungaran menyimpulkan, masalah produktivitas
dan peningkatannya adalah karena roadmap yang dibuat tidak dipikirkan secara
baik-baik dan matang. Pemerintah, khususnya Kementrian Pertanian tak punya
strategi dan kebijakan yang jelas dan konsisten dilakukan. Apalagi,
organisasinya juga kacau balau. Sudah otonomi daerah, seharusnya tanggung jawab
pelaksana pertanian ada di kabupaten, dan kabupaten bisa memutuskan. Selain
itu, seringkali masalah daerah tidak didengar oleh pusat dan bantuan kepada
para petani juga tidak sesuai. “Seharusnya pemerintah, Kementerian Pertanian
yang memiliki otoritas akan hal ini memperhatikan kebutuhan daerah tersebut
guna memaksimalkan kinerja dan produksi, bukan menghantamnya dengan
produk-produk impor,” tandasnya.(sumber pendapat Bungaran Saragih:Harian
Neraca.co.id).
Ir.Soekarno:“bicara tentang pangan adalah sebuah jati
diri sebuah bangsa, apa bila sektor pangan bermasalah harus diselesaikan secara radikal”.
